Nov 5, 2016 - Aksi demostrasi besar-besaran menuntut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas kasus dugaan penistaan agama Islam.
This paper examines the interplay of Islam, history, and feminism and views it in the legal context of Indonesia. I use social movement theory to examine how women’s movements here have organized and mobilized resources to achieve certain goals in this specific socio-political context. This paper sees the Marriage Act 1974 and the Counter-Legal Draft of the Compilation of Islamic Law (CLD) as two relevant examples of how women’s movements have struggled to achieve a particular goal in accordance with their ideals. These represent two different contexts: while the Marriage Act was enacted during Suharto’s authoritarian New Order regime, the Counter-Legal Draft was proposed during the Reform Era following the fall of the Suharto regime in 1998.
Makalah ini mengkaji hubungan antara Islam, sejarah dan feminisme dan menempatkannya dalam diskusi hukum dengan mengambil dua kasus di Indonesia. Saya menggunakan pendekatan teori gerakan sosial untuk memahami bagaimana gerakan perempuan di Indonesia memobilisasi sumberdaya yang ada untuk tujuan perubahan hukum dalam konteks sosial politik tertentu. Makalah ini mengkaji UU pernikahan 1974 dan Counter Legal Draft dari Kompilasi Hukum Islam (CLD) sebagai dua contoh studi kasus dari dua periode berbeda: UU Pernikahan 1974 disahkan pada zaman otoriter Orde Baru sementara CLD diusulkan ketika masa Reformasi setelah tumbangnya rezim otoriter Suharto pada 1998.